UNDANG - UNDANG BPR/S

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME

1.Undang-Undang

• UU no 8/2010 ttg Pencegahan dan Pemberantasan TPPU [download] (AKTIF)

• UU no 9/2013 ttg Pencegahan dan Pemberantasan TP Pendanaan Terorisme [download] (AKTIF)

2. Peraturan Pemerintah

• PP no 43/2015 ttg Pihak Pelapor  [download] (AKTIF)

• PP no 2/2016 ttg Tatacara Penyampaian Informasi dalam Pencegahan dan Pemberantasan TPPU [download] (AKTIF)

3. Peraturan PPATK

• Perka PPATK no 13/2008 Identifikasi TKM Pendanaan Terorisme [download] (AKTIF)

• Perka PPATK no 02/2012 Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi Perbankan [download] (AKTIF)

• Perka PPATK no 11/2013 Identifikasi TKM [download] (AKTIF)

• Perka PPATK no 02/2014 SIPESAT [download] (AKTIF)

• Perka PPATK no 04/2014 Identifikasi TKM (AKTIF)

• Perka PPATK no 02/2015 Kategori Pengguna Jasa Yang Berpotensi Melakukan TPPU [download] (AKTIF)

• Peraturan PPATK no 01/2021 Tata Cara Pelaporan melalui GOAML [download] [Lampiran] (AKTIF)

• Peraturan PPATK no 11/2021 Sistem Informasi Terduga Terorisme [download] (AKTIF)

• Peraturan PPATK no 14/2021 Petunjuk Teknis Penggunaan Aplikasi goAML [download] (AKTIF)

• SE PPATK no 02/2021 INDIKATOR TKM TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN [download]  (AKTIF)

STANDARISASI KOMPETENSI KERJA

• SKKNI no 322 tahun 2016 bidang Bank Perkreditan Rakyat [download] (AKTIF)

• KKNI no KEP-13/D.02/2020 bidang Bank Perkreditan Rakyat [download] (AKTIF)

• SKKNI no 143 tahun 2022 bidang Kepatuhan [download] (AKTIF)

• SKKNI no 144 tahun 2022 bidang APU-PPT [download] (AKTIF)

• KKNI no KEP-3/D.01/2023 bidang APU-PPT [download] (AKTIF)

• PBI no 05 tahun 2024 Standarisasi Kompetensi di Bidang Sistem Pembayaran [download] (AKTIF)

KETENTUAN LAINNYA

  1. Pajak Bunga Simpanan

• PP no 131/2000 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Tabungan dan Deposito [download] (AKTIF)

  2. Pengakuan Biaya

• PMK no 81/PMK.03/2009 tanggal 22 April 2009 ttg Pembentukan atau Pemupukan Dana Cadangan yang Boleh Dikurangkan sebagai Biaya [download] (AKTIF)

• PMK no 219/PMK.011/2012 tanggal 21 Desember 2012 ttg Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 81/PMK.03/2009 tentang Pembentukan atau Pemupukan Dana Cadangan yang Boleh Dikurangkan sebagai Biaya [download] (AKTIF)

• PMK no 02/PMK.03/2010 ttg Biaya promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto [download] (AKTIF)

• PMK no 105/PMK.03/2009 ttg Piutang yang Nyata-nyata Tidak Dapat Ditagih [download] (AKTIF)

  3. Penjaminan Simpanan

• PLPS no 2/2014 ttg Perubahan atas PLPS no 2/PLPS/2010 ttg Program Penjaminan Simpanan [download] (AKTIF)

• Panduan Tatacara Perhitungan Premi [download] (AKTIF)

• PLPS no 1-2018 Laporan BPR [download] (DICABUT)

• PLPS no 2-2018 Laporan BPR/BPRS [download] (AKTIF)

  4. Pajak Penghasilan

• PMK no 101/PMK.010/2016 ttg Penyesuaian PTKP [download] (AKTIF)

• PMK no 102/PMK.010/2016 ttg Penetapan bagian penghasilan sehubungan dengan pekerjaanDari pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap Lainnya yang tidak dikenakan pemotongan pajak penghasilan [download] (AKTIF)

• Peraturan Dirjen Pajak no PER-16/PJ/2016 ttg Pedoman Teknis Tatacara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh ps 21 [download] (AKTIF)

  5. Pelaporan EOI – DJP 

• UU RI no 9 tahun 2017 ttg Penetapan-Peraturan-Pemerintah-Pengganti-UU-No.-1-Tahun-2017-tentang-Akses-Informasi-Keuangan-Untuk-Kepentingan-Perpajakan-Menjadi-Undang-Undang [download] (AKTIF)

• PMK no 70/PMK.03/2017 ttg Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan [download] (DICABUT)

• PMK no 19/PMK.03/2018 ttg Perubahan PMK no 70/PMK.03/2017 ttg Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan [download] (AKTIF)

  6. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT)

• Peraturan Menteri Agraria no 22 tahun 2017 ttg Penetapan Batas Waktu Penggunaan SKMHT untuk Menjamin Pelunasan Kredit Tertentu [rdownload] (AKTIF)

  7. Struktur dan Skala Upah

• Peraturan Menteri Ketenagakerjaan no 1 tahun 2017 ttg Struktur dan Skala Upah [download] (AKTIF)

  8. Hak Tanggungan

• UU no 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan [download] (AKTIF)

• Permen no 22 tahun 2017 Penetapan Batas Waktu PenggunaanSurat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan untuk Menjamin Pelunasan Kredit Tertentu [download] (AKTIF)